Program JKN Kian Kokoh, BPJS Kesehatan Tegaskan Komitmen Wujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Program JKN Kian Kokoh, BPJS Kesehatan Tegaskan Komitmen Wujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta – beranda-berita.com – BPJS Kesehatan menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga berhasil menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang transparan, kondisi keuangan yang sehat, serta transformasi layanan digital yang semakin mudah diakses masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam kegiatan Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7). Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025.
“Program JKN bukan hanya memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global. Ketika masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat terus berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujar Prihati Pujowaskito.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan pemanfaatan layanan kesehatan yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Prihati, tingginya angka tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus membuktikan bahwa akses layanan kesehatan semakin merata di seluruh Indonesia.
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai inovasi, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui PANDAWA via WhatsApp di nomor 0811-8165-165, serta Care Center 165. Inovasi tersebut didukung jaringan layanan yang semakin luas dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Dari sisi keuangan, BPJS Kesehatan juga mencatat kinerja yang positif. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, dengan kemampuan memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan program.
Komitmen terhadap tata kelola yang baik juga kembali dibuktikan BPJS Kesehatan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun buku 2025. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mencatat berbagai capaian positif dalam penilaian tata kelola organisasi, Governance, Risk and Compliance (GRC), Baldrige Excellence Framework (BEF), hingga Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan KPK.
Tidak hanya memberikan manfaat di bidang kesehatan, Program JKN juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan efek berganda bagi berbagai sektor ekonomi.
Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Bahkan, setiap peningkatan satu persen kepesertaan JKN berkontribusi terhadap kenaikan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, peningkatan angka harapan hidup hingga tiga tahun, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
Meski demikian, BPJS Kesehatan menyadari tantangan ke depan masih cukup besar. Sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 26,42 persen dialokasikan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan mutu pelayanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya guna menjaga keberlanjutan Program JKN.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh elemen bangsa. BPJS Kesehatan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Prihati.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa sebagai pengelola dana publik, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.
Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah dicapai BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses peserta, dan memperkuat tata kelola organisasi.
Hal senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, yang menilai ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan investasi jangka panjang dalam membangun modal manusia Indonesia. Menurutnya, penguatan sistem pembiayaan berbasis gotong royong, peningkatan efisiensi layanan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
( Novi )